Gus Dur dan Tap MPRS No. XXV

Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur pernah memperoleh julukan Presiden Wisata. Seringnya melakukan kunjungan luar negerilah yang berujung pada munculnya sinisme demikian, yang sudah pasti dilontarkan oleh politisi-politisi yang berseberangan dengannya. Boros anggaran, tak bermanfaat dan sebagainya adalah peluru ‘faktual’-nya.

Dalam matematika awam, biaya perjalanan dinas tentu mencengangkan sebab nilainya selalu dalam satuan M, milyar! Bila uang semilyar disandingkan dengan upah buruh, nilai itu bisa dinikmati oleh seribu lebih buruh dan keluarganya, yang selama sebulan penuh memeras tenaga. Padahal, sekali kunjungan bisa lima milyar ‘menguap’.

Awam tak pernah berhitung, keuntungan apa yang diperoleh dari sebuah kunjungan kenegaraan seorang presiden. Ketika ke Brasil, misalnya, bisa tercapai kesepakatan jual-beli kedelai antara kedua negara. Padahal, sebelumnya Indonesia mesti mengimpor komoditi yang sama melalui Amerika. Berapa keuntungan Indonesia?

Tapi, bagi saya, itu hanya soal kecil. Remeh jika dibanding dengan gagasan besar dan gerakan yang sedang dilancarkan almarhum. Yang tak tertangkap radar awam, adalah upaya Gus Dur menggalang kebersamaan negara-negara Nonblok untuk memperjuangkan penghapusan utang luar negeri, yang selama tiga dekade dimiskinkan oleh Barat, kelompok Utara, yang dimotori Amerika.

Negara-negara Nonblok yang tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika bagian Selatan yang memiliki sumberdaya alam berlimpah, telah dijajah oleh kepentingan industri negara-negara maju. Utang digelontorkan dengan konsekwensi yang menguntungkan barat, sumberdaya alam disedot, dan bangsanya dijadikan pasar. Kelompok Utara kian kaya, yang di Selatan terus menderita. Tak jarang, konflik diciptakan di suatu negara yang dijadikan target, lalu back up ekonomi dan senjata diberikan oleh Barat kepada rezim yang berkuasa di sebuah negara.

Indonesia adalah contoh nyata. Ketika perang dingin masih berkecamuk, Amerika dan sekutunya mensponsori gerakan antikomunis di Asia (Tenggara) dengan Indonesia sebagai basisnya. Bekerjasama dengan militer yang dikomandani Soeharto, penumpasan komunis dilakukan dengan pijakan isu penculikan Dewan Jenderal yang lantas dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.

Kesuksesan Soeharto berbuah ‘manis’. Ekonomi Indonesia dimajukan, lewat model hibah dan utang. Hibah dimaksudkan sebagai hadiah atas prestasi menumpas komunisme, yang lantas dilegitimasi dengan terbitnya Ketetapan MPRS No. XXV pada 1966. Sejak itu, pelan tapi pasti, investasi demi investasi ditanamkan. Listrik dibutuhkan, pupuk diperlukan, irigasi juga dinanti petani.

Dengan dalih membantu ‘mewujudkan kemakmuran’ rakyat Indonesia, utang terus-menerus digelontorkan. Industri dibangun, waduk dibuat –baik untuk irigasi maupun pembangkit litrik, hingga atas nama pembangunan, represi demi represi dilancarkan. Pembebasan lahan (untuk waduk misalnya), diwarnai intimidasi. Singkat kata, pembangunan demi kesejahteraan hanya menjadi slogan, karena faktanya banyak rakyat menderita. Hak-hak mereka dirampas, sementara Amerika dan sekutunya sebagai pemberi utang yang selama ini mengklaim peduli hak asasi, memilih tutup mata.

Daftar pelanggaran HAM pun memanjang. Versi resmi menyebut 500 ribu lebih (versi lain menyebut lebih dari 2 juta) orang yang diidentifikasi sebagai komunis mati terbunuh, dan keluarga/keturunannya kehilangan hak untuk bekerja akibat kebijakan ‘bersih diri bersih lingkungan’ dan model litsus, penelitian khusus.

Aktivis pembela HAM dan pengusung kebebasan berserikat/bersuara ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan, sedang korban pembebasan lahan dengan harga tak adil, turut diintimidasi dengan kekerasan. Amerika, negara adidaya yang menggembar-gemborkan hak-hak asasi dan kedaulatan sipil, masih pura-pura tak tahu.

Hal-hal demikianlah yang membuat gemas Gus Dur, sehingga ketika menjabat presiden, ia kembali menyuarakan perlunya Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Nonblok, seraya menyambangi negara-negara yang semua bernasib sama dengan Indonesia: dililit utang luar negeri!

Indonesia, seperti yang digagas Gus Dur, akan memerankan diri menjadi pelopor gerakan penghapusan utang, sebab limpahan ekonomi dan banjir investasi pada masa Soeharto telah memakan banyak korban kejahatan kemanusiaan. Intinya, Amerika dan negara-negara Barat harus bertanggung jawab atas kemiskinan yang terjadi di sini, sebab utang luar negeri juga banyak dikorupsi, disalahgunakan untuk mengintimidasi, dan menyengsarakan.

Secara moral, Amerika dan sekutunya harus ikut menanggung kerugian, dengan asumsi mereka telah melakukan pembiaran praktek penyimpangan. Bentuknya: menghapus seluruh utang luar negeri Indonesia!

Karena semua petaka, tindak kekerasan negara dan kemiskinan yang diderita rakyat bermula dari peristiwa satu sembilan enam lima dan Tap MPRS Nomor dua lima yang berisi larangan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme, maka satu-satunya cara hanya melalui pencabutan ketetapan MPRS tersebut. Tanpa pencabutan Tap itu, negara-negara Barat akan mudah menyatakan: Gus Dur, bangsamu masih menginginkan komunisme hilang dari bumimu!

Karena bahayanya gerakan Gus Dur, saya menduga, dimulailah rekayasa baru berupa mobilisasi kelompok-kelompok Islam agar menentang penghapusan Tap MPRS No. XXV itu. Pola lama dijalankan kembali, seperti pada pertengahan 1965, dimana umat Islam (terutama Banser NU) didorong menjadi ‘pembunuh’ sesama bangsanya sendiri dengan dalih ‘antikomunisme’.

Jadi, kalau pada saat-saat menjelang kejatuhan Gus Dur banyak tokoh Islam bersuara lantang menentang, boleh jadi karena ketidaktahuannya saja sedang dimainkan oleh kekuatan mahadahsyat dari luar. Dan bila kini sebagian besar orang-orang yang mengaku ‘paling Islam’ dan berseru lantang dan membuat barisan anti-Amerika dan sekutunya, bagi saya, itu hanya guyonan semata.

Sama dengan sebagian besar politisi kita, ‘iman’ mereka masih pada uang. Merebut kekuasaan demi uang, karena itu mereka menggadaikan nasionalisme dan harga dirinya kepada pihak yang sanggup memberi uang.

Mereka tutup mata, bahwa komunisme, Marxisme dan Leninisme hanya sebatas ilmu sehingga boleh dipelajari (karena dengan begitu akan tahu kelemahan kapitalisme), sementara yang tak dikehendaki Gus Dur adalah keberadaan komunisme sebagai ideologi politik, yang mewujud ke dalam sebuah partai.

Partai Komunis Indonesia, apapun sudah cacat eksistensinya, karena sudah berusaha menggantikan ideologi negara lewat cara dua kali melakukan upaya pemberontakan. Sama dengan DI/TII yang pernah ditumpas karena berupaya mendirikan negara Islam.

Negara komunis atau negara Islam, bukan solusi bagi perbaikan negeri ini. Kebersamaan, bahu-membahu antaretnis, agama dan apapun namanya dalam ikatan ke-Indonesia-an merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Gus Dur sudah memperjuangkan itu, meski harus membayar mahal: dijatuhkan dan dihinakan oleh lawan-lawan politiknya, yang menurut saya adalah kaum koppig!

9 thoughts on “Gus Dur dan Tap MPRS No. XXV

  1. ya tetep negara komunis dong yang tepat. negara komunis internasional. klo negara indonesia yang kaya sumber dAYA nantinya maju, sama saja ia akan memecundangi negara kecil lainnya

  2. tambah miris dg nasib bangsa ini.. Yg bener disalahkan, dijatuhkan, yg salah malah disubyo-subyo..

    Hebatnya gus dur spt tak pernah menyerah/capek m’perjuangkan bangsa ini, pdhl kita2 uda apatis. Dr mana datangnya energi tsb?

    *mbrebes mili*

    Meth, ini kukirim sapu tangan, warna biru…
    /blt/

  3. meski kemaren sudah dengar sebagian, saya malah semakin prihatin dengan nasib bangsa ini. Semakin terjerumus dalam ketertindasan mapan.

    ya begitulah, San…
    /blt/

Leave a Reply