PWI Pendukung UU ITE?

Hari-hari ini, media online diramaikan dengan pemberitaan mengenai Luna Maya yang diadukan ke polisi karena dianggap melecehkan. Kicauan Luna di Twitter membuat pekerja infotainmen tersinggung. Tiba-tiba, mereka merasa jadi ‘wartawan’ sungguhan, apalagi setelah distempel Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Tak cuma mendampingi para penggugat yang mengadukan ke polisi seperti ditunjukkan PWI Jakarta Raya, bahkan Ketua PWI Pusat pun sampai memprovokasi semua wartawan agar tersinggung dengan ucapan Luna Maya lewat media jejaring sosial itu. Tak ada sama sekali langkah arif, jujur dan penyelesaian dengan kepala dingin, misalnya merunut kembali awal mula pernyataan keras dan sarkastis itu muncul dari seorang Luna Maya.

Meski tak mengenal secara pribadi, saya tak percaya Luna Maya termasuk ke dalam kategori selebritis pengunyah sensasi. Yang selalu merasa tergerus eksistensinya ketika dalam waktu tertentu tak muncul dalam acara-acara gosip, seperti kebanyakan artis yang menghargai murah pada dirinya.

Orang awam mungkin akan memuji kerja ‘jurnalistik’ pekerja infotainmen, yang pada tengah malam bisa memperoleh gambar seorang artis sedang merayakan ulang tahun secara eksklusif pada sebuah klub malam. Padahal, yang sebenarnya terjadi, memang si artis yang ketagihan lalu cari-cari perhatian dengan mengundang tukang syuting untuk hadir dalam acaranya. Kalau yang diundang cuma sedikit ‘tukang’, maka keesokannya akan dilabeli ‘eksklusif’.

Asal tahu saja, kongkalikong tukang syuting dengan artis sudah menjadi kewajaran. Kebanyakan tukang syuting dan reporter-reporteran itu, saya yakin, tak pernah dididik mengenai teori jurnalistik dasar, dan jauh dari pengetahuan etika jurnalistik.

Dalam hal etika, misalnya, pers Indonesia memiliki Kode Etik wartawan Indonesia (KEWI), dimana cara-cara etis menjadi pegangan utama seorang wartawan (beneran) dalam proses produksi informasi.

Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

Karena memang tak tahu aturan, ketentuan ke-2 ini sering ditabrak. Maka yang terjadi adalah seorang anak (seperti Dul, Al, El) pun dikejar-kejar untuk ditanya mengenai konflik orang tua mereka, Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Para pekerja infotainmen membuntuti ke mana pun mereka pergi, mengambil gambar bak paparazi, tak pernah berpikir tayangan mereka akan berdampak buruk bagi perkembangan kejiwaan mereka.

Ketentuan ke-5 KEWI, yang menyatakan:

Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi,

pun, saya yakin tak pernah dijalankan oleh kebanyakan dari mereka. Saya terlalu sering mendengar, bagaimana para pekerja infotainmen menikmati banyak fasilitas dari para selebritis yang berkepentingan atas publikasi murahan. Di luar uang transpor, mereka kerap memperoleh keistimewaan: makan-makan, diajak jalan-jalan ke luar kota (bahkan luar negeri) tanpa harus membayar tiket dan malah berbonus uang saku. Dan anehnya, perusahaan yang mempekerjakan mereka, kebanyakan mengamini dan merasa beruntung.

Dalam institusi pers yang benar, tak gampang mengirim seorang reporter untuk meliput sebuah peristiwa bila apa yang bakal terjadi itu tak memiliki manfaat bagi masyarakat. Kode Etik Wartawan Indonesia menempatkan hak publik pada urutan pertamanya:

Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Repotnya, informasi perselingkuhan artis dianggap sebagai informasi yang diharapkan oleh publik. Asumsinya, publik butuh tahu apa merek parfum dan pacar terbaru seorang artis, dibanding sejauhmana Pansus skandal Bank Century sudah bekerja untuk membuktikan adanya kerugian negara, yang artinya juga menghilangkan hak publik untuk hidup lebih baik, lantaran dana yang ditilap bisa saja digunakan untuk perbaikan jalan pantura yang bolong-bolong.

Seorang pejabat yang berselingkuh dengan seorang penyanyi dangdut atau bintang film pun belum menjadi target pemberitaan karena itu merupakan hak pribadi si pejabat. Wartawan baru pantas menelisik lalu memberitakan, ketika akibat perselingkuhannya itu, seorang pejabat menyembunyikan hasil korupsi di rekening sang artis, atau membelikan rumah, mobil mewah dan sebagainya dengan hasil kejahatannya sebagai seorang pejabat publik.

Kembali ke soal Luna Maya, sungguh ironis membaca pernyataan Ketua PWI Pusat Margiono, yang memprovokasi wartawan agar tersinggung dengan kicauan Luna Maya. Secara isi, memang saya menganggapnya sebagai pernyataan yang keras. Namun soal ketersinggungan, maaf, saya mesti pikir-pikir dulu. Sebab saya merasa paham dan mengerti bagaimana perilaku pekerja infotainmen yang merasa diri wartawan sungguhan.

Saya justru menyarankan kepada Saudara Margiono untuk melakukan beberapa hal yang menurut saya penting:

Pertama, karena hanya PWI yang bisa menampung pekerja infotainmen dan menganggap mereka sebagai wartawan, maka organisasi Anda bertanggung jawab secara moral untuk membekali para pekerja infotainmen dengan pengetahuan, skill dan pemahaman hukum serta etika jurnalistik agar mereka pantas disebut wartawan.

Kedua, sebagai organisasi pers yang mestinya menjunjung tinggi kemerdekaan bersuara, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan yang dijamin UUD 1945, sebaiknya Anda memahami substansi UU ITE, terutama pasal 27 ayat 3 yang kalian gunakan untuk mendampingi para pekerja infotainmen dalam menggugat Luna Maya.

Sungguh menyedihkan, kalau Anda sebagai ketua organisasi wartawan terbesar di Indonesia justru TIDAK TERSINGGUNG dengan pemasungan kebebasan lewat UU ITE.

Ketiga, jika sampeyan juga wartawan beneran, mestinya dengan melalui organisasi Anda, sampeyan bisa ikut mencerdaskan bangsa dengan mendidik kita semua menjadi taat hukum. Bila terkait dengan sengketa media kita punya UU tentang Pers, kenapa Anda masih tutup mata ketika kawan-kawan sampeyan mengusung pasal karet, pasal hatzai artikelen seperti pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27 UU ITE?

Saya yakin, sampeyan bukan poduk kolonial.

Untuk melengkapi referensi, silakan baca tulisan Dewi ‘Dee’ Lestari mengenai pola dan praktik hubungan pekerja infotainmen dengan seorang artis dari sisi selebritis.

Saya mengajak Anda yang tertarik dengan perjuangan kebebasan mengemukakan pendapat dengan bergabung di sini.

10 thoughts on “PWI Pendukung UU ITE?

  1. sip Pakdhe…..
    perkara mbulet lan mbingungi…
    ada indikasi ke arah dijadikannya case ini sebagai sarana oleh berbagai pihak demi kelancaran mendapatkan uang baik dari sisi wartawan ataupun artis (juga termasuk aparat hukum)
    matur nuwun….

    aku juga punya kekuatiran yang kau rasakan. memang menyedihkan orang kita itu…
    /blt/

  2. udah gabung pak bhe..
    berarti klo bikiin status di fesbuk juga perlu hati-hati ya..
    sapa tau ada yang mau jerat kita dengan UU ITE (doh)

    tak perlu takut bikin status. kita tahu, kok, batas mana yang pantas dan tidak pantas. tetap bebaskan ekspresimu! hahaha
    /blt/

  3. Pak Bhe.. Jos…ak dukung..
    Uda baca blog nya dewi lestari? Judul posting e “Luna bukan Kopaja”.. Kui yo jos pak Bhe..

    Kalo mba dee bahas dari sudut pandang artis, njenengan dari sudut pandang wartawan. Jos..

    Ndro, matur nuwun infonya… sungguh bermnafaat untuk orang banyak…
    /blt/

  4. pernah ngobrol ttg hal ini dg pekerja infotainment itu ndak? mereka bilang apa dg data2 spt di atas?

    justru karena aku tahu mereka, maka aku berani menulis demikian. hehehe…
    /blt/

Leave a Reply