Untuk Apa LSM Kesenian?

Semula, saya mengira hanya sendirian memiliki prasangka demikian. Yakni, curiga pada sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang seni pertunjukan. Prasangka yang saya punya, lembaga itu tak tulus memajukan seni pertunjukan di Indonesia. Seniman dan seni pertunjukan menjadi aset bagi mereka, terutama ketika berhadapan dengan funding agency yang memang tak seberapa jumlahnya.

Pertunjukan Butoh dalam Jogja International performing Arts Festival 2009

Pertunjukan Butoh dalam Jogja International performing Arts Festival 2009

Saya tidak menyebutnya sebagai ‘tak berguna’, sebab nyatanya, lembaga itu bisa menjadi semacam penghubung dan penjamin, antara seniman sebagai (maaf) produsen dengan konsumen yang beraneka rupa. Ada festival dan ada pusat-pusat kebudayaan, yang semuanya menjadi ajang dialog multikultural. Sangat jarang ada individu yang bersedia menghadirkan seniman ke dalam ruang-ruang sosial mereka, kecuali seniman-seniman yang memilih jalur pop culture atau mainstream.

Saya ingat, setahun silam, ada seorang teman yang baru beberapa bulan bekerja di lembaga itu menelepon dan meminta saya menyampaikan catatan-catatan saya atas keberadaan lembaga itu. Dengan tangkas saya menukas, ”Maaf, saya tak mau memberi penilaian terhadap lembagamu. Orang-orang yang ada di situ sudah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memajukan seni pertunjukan di Indonesia!”

Teman itu ngotot, mencoba merayu saya untuk berpendapat. Beberapa kalimat pendek meluncur tak terbendung, lalu menutup harapannya dari saya:

Saya sudah tahu dan merasakan sendiri, dimana lembagamu tak pernah menghargai seniman. Merajuk-rajuk agar saya mau membuat dokumentasi event mereka, namun menawar honor seperti orang jual-beli di pasar loak. Kalau cara mereka memperlakukan orang lain seperti itu, bagaimana mereka bisa mengangkat citra dan kesejahteraan seniman???

Banyak kritik terhadap institusi yang saya sebut sebagai Lembaga Sedot Money itu. Pertama, mereka tahu banyak seniman yang ‘belum berdaya’, bahkan untuk mengakses sebuah bisa tampil di pusat kesenian kredibel di tanah air. Terhdap mereka, mestinya bisa menjadi jembatan, termasuk support pembiayaan produksi.

Kenangan Sang Daster, koreografi Iik Suryani

Kenangan Sang Daster, koreografi Iik Suryani

Mungkin, mereka akan berkilah sudah turut memberikan dana berstatus hibah. Namun, yang terjadi seniman ora bisa obah, tak leluasa bergerak, melakukan akrobat anggaran. Contohnya, bila dalam proposal dibuat anggaran tiket pesawat lalu dibelanjakan kapal laut agar bisa berhemat lantas bisa dikonversi sebagai tambahan honor artis, dipersalahkan. Pengeluaran anggaran harus dibuktikan dengan nota dan sebagainya, dan bila terdapat sisa akan ditarik kembali.

Kedua, sistem kuratorial. Seseorang atau grup kesenian yang mengajukan proposal diseleksi oleh tim yang terdiri dari ‘orang-orang pusat’, yang sebagian dikenali sebagai orang yang jarang menyaksikan peristiwa seni pertunjukan, bahkan di berbagai tempat pertunjukan di Jakarta.

Bila mereka yang tinggal di Jakarta saja jarang menonton pertunjukan di sekitar mereka, bagaimana mereka tahu track record seniman-seniman di ‘pedalaman’? Mengandalkan kliping media massa jelas tak cukup untuk dijadikan acuan penilaian. Tak banyak jurnalis yang mau membuat laporan (apalagi paham) peristiwa seni pertunjukan, kecuali nama-nama seniman beken.

Dokumentasi video proses atau pementasan sebuah karya pun tak cukup untuk dijadikan acuan untuk memutuskan layak-tidaknya seseorang memperoleh support, entah dalam bentuk sponsorship biasa maupun hibah pembiayaan seluruh proses produksi. Padahal, asal tahu saja, lembaga kebudayaan semacam itu memiliki jaringan funding atau donor dengan aliran pembiayaan yang bisa dibilang besar.

Satu hal yang sering terlewat adalah kriteria seseorang layak di-support. Menurut saya, seseorang yang memiliki konsistensi dan dedikasi tulus pada seni pertunjukanlah yang mesti diprioritaskan. Pada kelompok ini, rekam jejaknya akan kelihatan melalui karya-karya yang diciptakan. Sebaliknya, orang-orang baru bisa saja menciptakan karya yang megejutkan.

Namun sering terlupakan, kadang ada faktor orang lain di belakang si seniman yang cukup mendominasi, dari sejak berupa ide hingga visualisasi atau ekspresi gagasan. Sehingga, si seniman lebih pantas disebut boneka, sebab pada dasarnya produknya tak murni lahir dari proses kreatifnya sendiri.

Benar, lembaga itu sudah cukup sering memberikan pelatihan, dari sisi manajemen maupun capacity building yang sejatinya masih terkait dengan urusan tata kelola organisasi. Namun, yang sering membuat frustrasi adalah perbedaan parameter dan latar belakang mentor dengan peserta pelatihan.

Seorang fasilitator atau narasumber dari Amerika bisa bercerita panjang lebar mengenai bagaimana mengelola grup kesenian dan penyelenggaraan pementasan yang baik. Namun, mereka lupa atau tak tahu, bahwa di Indonesia, seorang seniman masih harus menabung atau bahkan menjual barang-barang milik pribadi demi bisa sukses tampil. Tak ada seniman yang saat ‘nganggur’ atau sepi order memperoleh santunan dari negara.

Namun, kadang-kadang jengkel juga ketika melihat teman-teman seniman, yang karena ‘rindu pentas’ atau kebelet manggung sudah merasa ‘sangat terhormat’ ketika memperoleh dana hibah untuk sebuah proses produksi. Apalagi, ketika berhasil memperoleh tambahan sponsor dari sana-sini, keseluruhan pengeluarannya lantas diminta untuk dilaporkan seutuhnya, padahal di luar dana hibah yang telah dikeluarkannya.

Sudah waktunya, lembaga demikian tidak hanya ‘menjual’ seniman, namun pelan-pelan memberdayakan mereka, sehingga mampu mandiri, termasuk di antaranya sanggup membangun jaringan yang diwariskan melalui metode pelatihan-pelatihan. Tapi kapan?

Saya yakin, besaran nominal yang bisa disisihkan untuk para artis dan pencipta dari dana hibah melalui proses tiga bulan hingga setahun tak sebanding dengan gaji/honor para staf di lembaga sedot money (LSM) kesenian. Kalau mereka bisa menikmati gaji besar, yang diperoleh seniman belum tentu lebih besar dari upah minimum regional.

12 thoughts on “Untuk Apa LSM Kesenian?

  1. dalam cabang sastra, soalnya akan jadi lebih rumit. relasi politisnya bukan hanya soal penyandang dana, tapi juga jaringan ke media massa. harus diakui bahwa dunia seni memang tak bs lepas dari “politik”. standar estetika dan konsistensi berkarya belum menjadi standar menilai seorang seniman.

  2. kalau tak pikir pikir dr uraian yg diatas hambatan paling besar dimasalah administrasi ya pakde, hrsnya sih bs diakali hehehe~ memang budaya kita dengan mrk (baca donor) ya berbeda. Tinggal cari seniman ‘akal-akalan’ yg yahud biar keduanya bisa berjalan dengan baik, kita dpt berkembang ya mrk juga bs menyalrkan dananya 😛

  3. jebul panemumu padha karo aku kang.
    sok sok idealisme perlu dibumikan,
    tetap menjaga prinsip berkesenian, tanpa takut bersingungan dengan dana.
    Sing wis isa nyontoni kang Garin kae..

  4. Dendriarsa

    Makanya jarang ada masterpiece lahir dari bumi indonesia, betapa kotornya berkesenian kita, atau memang negri ini tak berbudaya. Tapi ada ungkapan seni lahir dari penderitaan, jadi mungkin negri ini sudah terlalu makmur utk bisa melahirkan seni.

Leave a Reply