Saatnya Blogger Bertindak

Tolak UU ITE selama masih mencantumkan Pasal 27 ayat 3!!!

Tolak UU ITE selama masih mencantumkan Pasal 27 ayat 3!!!

Prita Mulyasari adalah martir, tumbal bagi publik pengguna internet di Indonesia. Hati dan martabatnya sudah terluka, tak seorang pun sanggup menggantikannya. Ia sudah dipenjarakan saat statusnya masih tersangka. Pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh jaksa atas hasil pemeriksaan polisi, masih diuji di pengadilan.

Kini, luka Prita kembali menganga. Sempat sejenak ‘berdamai’ dengan lawannya beperkara, ancaman enam tahun penjara kembali mengusiknya. Seorang pakar (meski secara pribadi saya masih meragukannya) bahkan turut menghukum Prita, meski dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli, yang argumentasi yang dikemukakan seharusnya ilmiah. Karena itu, harus netral.

Siapa lawan Prita sesungguhnya? Tak lain dan tak bukan adalah pihak yang merasa dirinya terusik, dengan dalih pencemaran nama baik. Jaksa bahkan menggunakan pasal berlapis, dengan menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP plus pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bila semuanya pasal dakwaan itu ‘terbukti’, maka secara akumulatif dia akan sepuluh tahun lebih meringkuk di penjara.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan,

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Yang jadi soal, apa kriteria seseorang disebut berhak memiliki nama baik? Siapa yang menentukan?

Yang banyak terjadi, seseorang yang mengaku ‘masih’ memiliki nama baik justru orang-orang yang sedang/pernah mengalami persoalan dengan rekam jejak (entah sedikit atau banyak) akan kebaikan itu sendiri. Selain itu, sistem peradilan yang belum pernah adil masih memungkinkan tidak tercatatnya nama buruk seseorang atau banyak orang sebagai sesuatu yang resmi/sah.

Contohnya, seseorang yang memiliki kewenangan dan jabatan tertentu, yang atas tindakan dan/atau akibat dari tindakannya bisa dirasakan anak buah atau teman sekantornya telah merugikan keuangan negara, tidak pernah disebut koruptor sebelum stempel dikeluarkan dari laci meja peradilan. Sementara, banyak orang tahu dan bisa merasakan (bahkan banyak yang mengalami), peradilan juga bukan lembaga suci, sebab banyak pihak di dalamnya masih bisa ‘dibeli’. Entah dengan uang, fasilitas, atau janji kedudukan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bisa memenjarakan ribuan, bahkan jutaan pengguna internet. Orang berduit atau orang yang memiliki kekuasaan, masih bisa membeli nama baik-nya selama pasal itu masih ada. Padahal, jangankan dalam UU ITE, dalam undang-undang pidana pun, banyak negara telah menghapus pasal pencemaran nama baik lantaran bertentangan dengan prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat yang menjadi prasyarat dan ciri sebuah masyarakat demokratis.

Timor Leste, yang undang-undang pidananya mengacu pada KUHP Indonesia (yang merupakan warisan kolonialis Belanda), bahkan telah mencoret pasal pencemaran nama baik dari kitab hukumnya.

Kami, para blogger, menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak UU ITE. Bahwa undang-undang demikian diperlukan untuk menjamin keamanan warga negara yang melakukan transaksi secara elektronik, memang JELAS YA! Tapi diselipkannya klausul tentang pencemaran nama baik, sudah seharusnya DITOLAK.

Di pundak anggota DPR yang baru, yang merasa dirinya telah secara terpilih secara demokratis, kini terdapat beban baru. Setuju dengan PEMENJARAAN atau MEREVISI UU ITE dengan menghapus Pasal 27 ayat (3) sesegera mungkin.

Saatnya blogger, publik online dan warga negara Indonesia bersatu, bersama-sama mendesak parlemen baru segera memperbaiki sistem demokrasi di negaranya, dengan merevisi UU ITE. S.e.g.e.r.a!

22 thoughts on “Saatnya Blogger Bertindak

  1. looohhh..tidak adil bener neh UU..gila aja,jadi gag bisa berekspresi,kita tidak bisa menunjukkan suatu kebenaran..tidak bisa membela yang mana seharusnya dibela..beuhh males banget dah

  2. gak ada kebasan tuk ber argumen dan menulis tentang informasi keluhan dunk,,,,,
    undang2 ite mematikan kereatifitas bloger dan membuat para bloger berfikir 2 x utuk menulis jnformasi,,,,,
    masa jurnalis berhak dan bebas utk membuat gosip,
    seorang bloger tak berhak untuk menulis fakta keburukan yang bersumber di lapangan sebagai contoh masalah prita,,,,

  3. Tolak pasal 27 ayat 3 UU ITE,,, S.E.G.E.R.A…
    Padahal yang punya nama baik cuma Tuhan Yang Maha Kuasa.
    Mereka yang merasa punya kuasa mau sejajar dengan Tuhan. (doh)

    hooh.. berarti syirik. sing syirik iku musyrik, sing musyrik berarti kafir… (basa ngene iki sing disenengi Menkominfo) xixixix…
    /blt/

  4. nyuwun ngapunten saderengipun,pak.maksud saya itu selain dg menyuarakan direvisinya uu itu,ada baiknya bila mulai sekarang kita juga harus berhati-hati menjaga tingkah laku,menjaga tutur kata seperti pepatah2 diatas.mungkin saya yg semprul ini kurang paham dalam menyampaikannya..sekali lagi saya hangaturaken agunging pangaksami menawi wonten kata2 saya yg tidak berkenan di hati sampeyan.suwun…

    woo alaaahh…. jebul keliru tampa ta iki mau… aku ganti sing njaluk ngapura.

    prinsipnya, dalam bikin status, kita sih bebas-bebas saja. tak perlu mengekang apa yang ingin disampaikan. tapi kalau sudah menyangkut nama orang/lembaga dan sebagainya, mesti hati-hati. tapi kalau punya argumen kuat, silakan saja. jangan ragu menyuarakan kebenaran.

    prinsipnya: selama untuk kepentingan orang banyak, kita tak kena pasal pencemaran nama baik yang laknat itu…
    /blt/

  5. kata mbah buyut:ajining diri soko lathi ajining rogo soko busono…

    Ah,kemulan sarung dulu deh.mau instropeksi apakah sekiranya mulut saya mulai njeplak tak beraturan…permisi pak,selamat berjuang bersama rekan2 yg laen…saya berusaha untuk mendukung perjuangan sampeyan2..

    (Maap klo banyak kata2 yg tak berkenan di hati sampeyan)
    Suwun..

    aku malah ora mudheng maksud sampeyan, je… jan-jane ada apa dan kepiye, ta?

    lha yen soal olehku njeplak, aku ki wis siap risikone, je. ilatku ya ilatku dhewe. yen sampeyan ora seneng ya ora papa. wong ora kudu setuju, kok.
    /blt/

  6. TOLAK !
    *saia memanfaatkan internet sebagai sumber penghasilan, saia menanfaatkan internet juga sebagai tempat sampah untuk misuh-misuh, saia juga memanfaatkan internet karena membayar dengan uang saia sendiri dan pemerintah juga belum memberikan internet gratis khususnya kepada dunia pendidikan, apa kata Patih Gajah Mada (Sumpah Palapa) jika saia selaku pengguna internet aktif yang selama ini berupaya sendiri dengan mendapatkan akses internet tersebut harus menuruti UU ITE ps. 27 ay. 3? saia sudah berusaha untuk menjalani kewajiban dengan membayar internet tersebut, saia merasa harus mendapatkan hak dari internet tersebut sebagai jaringan komunikasi global, bukan disekat-sekat seperti kandang ayam. ingat! saia adalah gajah, bukan ayam*

    jelas gajah dan berbau (pesing)
    /blt/

  7. mulutmu adalah harimaumu..berbicaralah yg baik atau lebih baik diam

    sangat jelas dan sangat sadar. yang dihadapi juga jelas… sampeyan takut, ta? silakan bobok kemulan sarung…
    /blt/

  8. Hanya ada satu kata pak, LAWAN
    ngopy bannernya ya pak

    dipersilakan… justru kita lebih baik beramai-ramai mendesakkan usulan revisi berupa penghapusan pasal tersebut dari UU ITE, juga pasal-pasal ancaman pidana mengenai pencemaran nama baik di KUHP dan sebagainya…
    /blt/

  9. zam

    kampret yg ngakunya punya nama baik itu punya tameng UU ITE. konsumen yg seharusnya punya hak dan dilindungi UU Konsumen, selalu dikalahkan karena selalu jadi “korban”

    lawan! coret pasal “pencemaran nama baik”, tidak hanya UU ITE saja!

    menurut ajaran agama, berbuat baik tidak boleh dipamer-pamerkan. itu tindakan sombong, karenanya dibenci Tuhan. lha kalau nama baik saja dipaksakan lewat pengadilan, itu kesombongan tak terhingga namanya. bukan cuma dosa, mungkin malah sudah kafir karena syirik hati…

    terlaknatlah orang-orang yang suka memamerkan nama baiknya, apalagi dengan kekuasaannya!
    /blt/

  10. Semoga Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Tifatul Sembiring, cepat tanggap dengan permasalahan ini.

    ….. di antaranya dengan cara memerintahkan kader-kader PKS-nya di DPR untuk mengambil inisiatif pengajuan usul revisi. selama ini, undang-undang banyak disetir oleh pemerintah/eksekutif yang suka bermetamorfosa dari pelayan menjadi penguasa. Pak Tifatul, gek ndang nak buahe didhawuhi bertindak…
    /blt/

  11. Saatnya blogger, publik online dan warga negara Indonesia bersatu, bersama-sama mendesak parlemen baru segera memperbaiki sistem demokrasi di negaranya, dengan merevisi UU ITE. S.e.g.e.r.a!

    Melu ndukung, S.E.G.E.R.A.!

  12. tos!
    mosok nanti demi menghindari UU ITE pasal 27 ayat (3) ini, kudu memakai nama “Mawar” sebagai nama samaran…lha rak kayak nama samaran korban perkosaan jadinya.

    tentang pemakaian nama samaran seperti Mawar dan sebagainya dalam kasus perkosaan, secara etis memang harus dilakukan. hal yang sama juga berlaku untuk korban anak-anak, demi menjaga nama baik dan pertimbangan-pertimbangan psikologis.

    tak tertutup kemungkinan orang menjauh dari korban-korban perkosaan dengan beragam alasan. salam
    /blt/

Leave a Reply