Ngruki dan Industri Pers

Sebuah pesan singkat masuk ke nomor saya. Sebulan ke depan tidak melayani mass media, biar proses berjalan proporsional. Singkat, tapi penuh arti. Pengirimnya adalah Ustad Wahyuddin, Direktur Pondok Al Mukmin atau lebih populer dengan sebutan Pondok Ngruki.

Saya paham, pesan tersebut dipicu oleh kegerahan dia sebagai pengelola sebuah institusi pendidikan atas lalu-lalang puluhan jurnalis, yang nyaris selalu datang tiap hari. Kedatangan jurnalis ke kantor atau kediaman Ustad Ba’asyir dan Ustad Wahyuddin yang terletak di dalam kompleks pondok, tentu saja menimbulkan kekuatiran tersendiri. Konsentrasi belajar-mengajar bisa terganggu oleh kelebat orang-orang asing yang lewat.

Salahkah Ustad Wahyuddin bersikap demikian? Bagi saya, wajar dan sah-sah saja kalau institusinya membatasi kehadiran media, sepanjang tidak membatasi akses informasi. Kendati demikian, saya juga bisa mengerti seandainya pengelola media memilih mengunci mulut terhadap media. Sama sah dan wajarnya ketika Anda tidak sependapat atau bahkan berseberangan dengan sudut pandang saya.

Sekali lagi, tidak fair kalau tanpa petunjuk kuat, tiba-tiba seorang jurnalis mendatangi Ngruki setiap ada peristiwa anarkis seperti bom JW Marriot dan Ritz Carlton beberapa pekan silam. Demi beragam alasan (termasuk sensasi), beberapa jurnalis lalu latah. Setiap ada bom, lalu menghubung-hubungkan dengan JI, lalu berujung di Ngruki.

Ada yang dengan yakin datang ke sana bermodal anggapan bahwa ‘orang (eks-) Ngruki pasti keras’, ada pula yang iseng-iseng berhadiah. Apapun pernyataan pengasuh pondok, layak dipublikasikan, tanpa mempertimbangkan relevansinya.

Apalagi, hal itu didukung dengan pernyataan (yang selalu berulang karena konsisten dengan keyakinannya) Abu Bakar Ba’asyir, bahwa dia tak setuju ada pemboman di Indonesia karena menurut dia Indonesia berada dalam klasifikasi negara damai. Ba’asyir juga kerap mengungkapkan sikapnya, bahwa ia tak bisa menilai seseorang dari tindakannya, namun berdasarkan niatnya.

Sulit membuat kesimpulan yang obyektif atas pernyataan-pernyataannya. Ba’asyir, juga orang-orang yang sepaham dengannya, mengesahkan tindakan keras kalau niat seseorang itu memang untuk berjihad. Betapapun ia mengaku tak setuju ada bom di Indonesia (karena wilayah damai), namun ia tak bisa menyalahkan Noordin M Top bila itu dilakukan semata-mata demi perjuangan penegakan syariah Islam dan melawan musuh-musuh Islam.

Di sini, saya tak hendak berpolemik soal prinsip Ba’asyir dan kawan-kawan. Saya hanya kuatir saja, bila gejala kelatahan itu kianmerajalela dan menjangkiti para jurnalis, sehingga daya kritis terkikis. Meski, saya paham pula, bagaimana seorang koresponden, stringer atau apapun namanya, merasa harus menjalankan tugas demi kepentingan industri dimana dia bekerja.

Saya kira, ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan sebelum membuat keputusan menjadikan seseorang sebagai narasumber sebuah produksi pemberitaan. Terlepas dari perbedaan saya dengan keluarga besar Ngruki atas pemahaman pada Qur’an, hadits dan praktek ibadah sosialnya, saya merasa sangat mengerti posisi sulit yang dihadapi pengelola Pondok Ngruki.

Berinisiatif menggelar jumpa pers di luar pondok juga bisa berakibat kurang baik, sebab seseorang bisa saja menganggap tindakan itu sama saja dengan membenarkan asumsinya. Namun sebaliknya, dengan memilih diam atau menutup akses kepada media juga bisa menerbitkan prasangka baru yang lebih merepotkan nantinya.

Dilematis memang. Sementara pengasuh Ngruki pingin kegiatan belajar-mengajar tetap tenang dan lancar, sebaliknya industri media berkepentingan terhadap kenaikan tiras, rating dan sebagainya. Muaranya adalah uang!

Bagaimana menurut Anda? Mari berdiskusi secara sehat, tenang dan berimbang…….

Silakan baca posting sebelumnya: Ngruki, Ba’asyir dan Sikap Media

Baca pula Tiga Dosa Media dalam Liputan Bom sebagai referensi Anda.

7 thoughts on “Ngruki dan Industri Pers

  1. arikrist

    tangan menyencang, bahu memikul. Setiap tindakan, sikap dan perbuatan pastilah diikuti dengan konsekuensi. “Salah” memilih agama saja bisa dicap kafir. Atau dalam bahasa Jawa ada pepatah yang lebih tepat, yakni anak polah bapa kepradah. Dalam hal ini, Ponpes Al Mukmin telah menuai akibat dari perbuatan sebagian alumninya (sebagian kecil) karena terlibat kasus terorisme. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, opini masyarakat tergiring ke satu kesimpulan sesat: bahwa Ngruki identik dengan teroris.

    Terorisme sendiri adalah fenomena yang membingungkan banyak orang, tak terkecuali jurnalis. Bahkan berani taruhan, aparat keamanan yang seharusnya paling paham dengan masalah ini pun tak luput dari kebingungan kolektif. Terutama mereka yang di daerah. Salah tingkah dan tak tahu harus bagaimana. Tak heran mereka gampang curiga, paranoid, melihat pria berjenggot dan bercelana cingkrang saja, benak mereka sudah terkoneksi dengan apa yang disebut police hazard.

    Jurnalis, tentu saja tidak boleh terseret arus opini. Apalagi latah memberi stempel. Namun, alangkah baiknya jika Ponpes Ngruki mau lebih berlapang dada memahami fakta di luar tembok pesantren. Meski tak nyaman, mereka wajib menjawab dengan lantang bahwa segala aksi terorisme bertentangan dengan mereka juga. Bahkan, jika perlu setiap ada “musim curiga” seperti sekarang ini, ada baiknya Ponpes memanfaatkan situasi ini dengan membuka diri seluas-luasnya pada pers. Jika perlu membuat semacam press tour di dalam lingkungan ponpes untuk mengenalkan sistem pendidikan yang beradab, jauh dari segala ajaran kekerasan apalagi makar terhadap negara, dan karena itu tak layak mendapat stigma sebagai inkubator teroris.

    Bukan tugas yang mudah untuk Ustadz Wahyuddin. Tapi, menurut saya nama baik yang pernah tercoreng itu harus dibersihkan dengan tindakan-tindakan. Bukan sekadar menutup diri.

Leave a Reply