Kotak Sampah Koruptor

Kampanye antikorupsi memang harus digalakkan. Kemana saja, kepada siapa saja, oleh siapa saja. Kalau perlu ke pusat-pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan, tak cuma ke kantor-kantor atau sekolahan seperti selama ini mulai dilakukan oleh KPK. Lihat saja yang dilakukan oleh manajemen Hypermart di mal Solo Square, Surakarta dengan memajang kotak (kok bulet?) sampah berisi pesan antikorupsi.

Tak sedikit yang dipajang. Puluhan kotak sampah dipajang pada tempat mencolok, dua lapis pula. Sehingga, bagi saya, itu menjadi langkah maju dimana dunia usaha ikut berpartisipasi menyebarkan pesan-pesan antikorupsi. Kita tahu, pengunjung mal dan pusat perbelanjaan mewah didominasi oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi relatif lebih mapan. Anak-anak hingga kaum tua tumpah ruah di sana.

Di mal pula, pengusaha, birokrat, pejabat berbaur dengan rakyat. Tak jarang, pejabat dan kaum berduit menghabiskan waktu di mal sambil memborong aneka kebutuhan bersama kekasih gelapnya. Dimana duit mereka berasal? Hampir pasti, bukan uang keluarga (resmi) yang dibelanjakan. Duit haram? Bisa jadi!

Menurut peneliti korupsi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, pejabat pemerintah daerah (indeks 29) menempati urutan kedua dalam peringkat aktor korupsi di Indonesia pada 2007. Mereka terpaut beberapa angka di bawah bupati yang menempati angka 47 dari skala 50, sementara swasta memperoleh angka 23. (Sumber: kertas kerja diskusi Good Governance, Otonomi Daerah dan Korupsi di Palangkaraya, 3 Juni 2008).

Menurut temuan ahli Hukum Tata Negara itu, dari 66 kasus korupsi Pemda sepanjang 2007 mencapai angka Rp 4.165.626.370.000. Sebuah nilai, yang kalau dibagi rata kepada 220 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang akan kebagian kira-kira setara dengan empat liter bensin!

Tapi, memasukkan koruptor ke tong sampah bukan persoalan mudah. Lembaga-lembaga superbody semacam KPK atau Timtas Tipikor pun, kita tahu, sering tak berdaya membasmi tikus-tikus penggerogot uang rakyat. Wangsit atau tanda-tanda jaman mudah kita temukan dalam dunia nyata: kucing kini mulai takut terhadap tikus-tikus. Sepele penyebabnya: banyak tikus lebih gemuk dibanding kucing.

Bagi saya, sebaiknya kita memulai dari diri kita sendiri untuk melawan praktik korupsi. Ketika belanja di mal misalnya, usahakan agar jumlah belanja kita masuk hitungan genap, supaya tak ada peluang kasir menyodori permen sebagai pengganti uang kembalian yang seharusnya kita terima. Bila berurusan dengan polisi di jalan, jangan sekali-sekali membayar sogokan, begitu pula di peradilan.

Hasil survey Transparansi Internasional Indonesia pada 2007 memberi petunjuk mencengangkan (meski sejatinya kita tak terlalu kaget), dimana ranking tertinggi tingkat inisiatif meminta suap diduduki oleh sektor peradilan (100 persen), disusul Bea dan Cukai (95 persen), Imigrasi (90 persen), Badan Pertanahan Negara (84 persen). ‘Terendah’ ditempati sektor pajak (70 persen) baru disusul kepolisian dengan angka 78 persen!

Uniknya, meski korupsi merebak kemana-mana, bahkan hingga ke pelosok Papua, episentrum korupsi masih berkutat pada ‘dunia yang empat’ yakni istana negara, Cendana, perdagangan senjata dan pengusaha naga alias raksasa-raksasa bisnis Indonesia!

Siapa berani melawan empat episentrum yang demikian kuat? Jawabannya, sederhana. Itulah sebabnya kita menjadi ‘maklum’ kenapa KPK, Timtas Tipikor, Kejaksaan, Kepolisian, perdilan dan sebagainya pada tunduk, takluk dan selalu berjalan menunduk. Mereka takut ditanduk?

Belum tentu. Siapa tahu, justru karena mereka merasa nyaman dipeluk!

One thought on “Kotak Sampah Koruptor

Leave a Reply