Cerita (Politik) dari Seorang ‘Pelacur’

Sebagian teman, ada yang menyebut saya sedang melacur, sebuah ‘profesi’ temporer yang diam-diam ternyata membuat saya menjadi masokis. Sakit, tapi terus menikmati. Bahkan, ketagihan. Jangankan bicara soal bayaran, untuk operasional kampanye pun, jauh dari kecukupan.

Pada satu malam, bahkan kami nyaris kehabisan uang. Indikator bahan bakar di dashboard Toyota Innova pinjaman, menunjukkan cadangan bensin kurang dari setengah. Padahal, kami harus menghadiri sebuah pengajian lalu pulang untuk beristirahat. Total, kami harus menempuh jarak lebih dari 150 kilometer.

Uang Rp 8 juta yang saya kelola sejak tiga hari sebelumnya, sudah habis untuk beli bensin, makan, rokok serta nyumbang sejumlah pertemuan yang diorganisir para relawan di berbagai daerah. Di saku celana saya, kira-kira tinggal Rp 40 ribuan. Tanya sopir, ia mengaku tak membawa uang cadangan. Kartu kredit? Oopss..!!! Ternyata sudah over limit dan belum terbayar sehingga tak bisa digunakan untuk menarik dana tunai.

Beruntung, satu dari dua kartu ATM milik sang teman masih layak kuras. Lumayan, ada sejutaan rupiah yang bisa dikuras untuk menyambung nafas perjuangan.

***

Semula, saya hanya bermain-main ketika melontarkan beberapa gagasan kepada seorang teman, yang kebetulan ‘dipaksa’ kawan-kawannya ikut kompetisi ‘memperebutkan’ kursi jabatan wakil guernur. Kata memperebutkan terpaksa saya tandai khusus, sebab moralitas politik sang teman itu, sungguh berbeda dengan persepsi kebanyakan orang atas sebuah kursi kekuasaan.

Dalam kampanye terbuka sekalipun, dia tak pernah meminta publik memilihnya. Ia tak menyodorkan diri dan/atau calon gubernur pasangannya untuk dipilih. Tidak niat berkompetisi? Bukan!

Berulangkali, ia menyatakan demikian: Pilih sesuai kata hati Anda. Siapa yang Anda anggap baik dan layak memimpin provinsi ini, pilihlah dia… Jangan karena kualitas wajah di poster-poster kampanye, jangan pula karena uang dan iming-iming, seperti pendidikan gratis atau fasilitas kesehatan gratis.

Sang teman, bukan sedang mengalihkan dukungan. Ia takut takabur bila menyatakan dirinya lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak publik berhitung, menimbang dan menakar kualitas pasangan calon. Salah satu instrumennya, tentu saja dengan mencermati rekam jejaknya lalu mencocokkan dengan visi dan misinya bila kelak memimpin.

Lewat serangkaian diskusi yang intens, saya jadi paham. Urusan gratis-gratisan bukanlah urusan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten/kota, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Andai pemerintah kabupaten/kota menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, pun mesti dilakukan dengan cara akrobat anggaran.

Disebut akrobat anggaran sebab pemerintah kabupaten/kota harus mengurangi pos anggaran lainnya, seperti pembangunan fisik dan sebagainya, lalu ditambahkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Populis memang.

Hanya saja, para kandidat gubernur/wakil gubernur yang mengobral janji gratis-gratisan itu lupa, bahwa selain itu bukan porsi kewenangannya (kelak), lebih dari itu, tak satu pun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki dana memadai untuk itu. Pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota, biasanya kurang dari keseluruhan total anggaran tahunan. Bahkan, masih bergantung pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Pemerintah kabupaten/kota, seingat saya belum boleh melakukan kerjasama langsung dengan luar negeri terkait dengan akses pendanaan.

***

Semboyan Dudu Ndara, Bakale Tansah Ngawula yang artinya bukan bangsawan, (yang) nantinya akan selalu melayani, begitu saja diterima oleh sang teman. Ia merasa cocok, sebab posisi gubernur/wakil gubernur, sesungguhnya hanyalah pelayan bagi pada bupati dan walikota.


Desain poster oleh Surya, diolah dari foto-foto Bodi Ch

Gubernur, apalagi wakilnya, tak memiliki kekuasaan apa-apa atas rakyatnya. Pemerintah provinsi –sesuai amanat undang-undang, hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang sebagian tugasnya hanya mengkoordinir sejumlah kepala daerah tingkat dua dan menawarkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Selain itu, peran lainnya mirip ‘broker’ atau makelar dalam menawarkan program-program ke pusat sehingga memperlancar proses approval berikut kosekuensi pendanaannya oleh pemerintah pusat.

***

Banyak pelajaran menarik saya peroleh selama ‘melacur’. Rupanya, proses pilihan gubernur menjadi arena pertempuran yang unik. Beberapa elit yang ingin berlaga pada pilihan presiden tahun depan, mulai menebar jaring ke daerah. Ada yang menawarkan dukungan, termasuk pendanaan.

Broker politik, pun bergentayangan meramaikan bursa politik lokalan. Tak jarang, mereka berjalan beriringan dengan sejumlah lembaga survei yang akan menempatkan kandidat yang membayarnya sebagai pemilik persentase terbesar. Hasil survei lantas ditebar kemana-mana, untuk mengecoh publik. Seribuan responden, seolah-olah sudah mewakili 25 jutaan pemilih yang tersebar di hampir 34 ribuan pedusunan dalam satu provinsi.

Konon, ada partai menerapkan intimidasi kepada kader untuk memenangkan kandidat tertentu. Ada ancaman tak masuk daftar calon legislatif periode mendatang bila tak menyumbang dana kampanye dan all out ‘berjuang’. Ada pula yang mengancam bakal menjatuhkan sanksi kepada kader partai bila calon yang diusungnya kalah. Namun, ada pula partai yang gagal melakukan konsolidasi lantaran miskin pendanaan, akibat kandidat yang diusungnya ogah-ogahan disebut dermawan alias pelit tak ketulungan.

Yang tak kalah menarik, mulai tumbuhnya kecurigaan saya akan apatisme rakyat dalam proses politik demikian. Nyaris tak ada kandidat yang berani melakukan kampanye terbuka dan mengerahkan massa, kecuali ada selebritis (baik artis maupun politisi) yang sengaja didatangkan dari Jakarta.

Akankah rakyat yang sudah lama tak percaya pada janji-janji politisi lantas menunjukkannya ‘pembangkangannya’ melalui ekspresi dingin mereka? Atau sebaliknya, kesadaran kritis mereka sudah begitu menggelegak sehingga memilih untuk bersikap wait and see sebelum menentukan sosok gubernur/wakil gubernur yang benar-benar pantas dirujuk sebagai figur yang diharapkan mampu membawa perubahan (lebih baik)?

Bila rakyat ternyata benar-benar abai dan cuek, maka (perkiraan saya) persentase golput akan berada pada angka –minimal, 40 persen setelah coblosan 22 Juni. Bila demikian yang terjadi, saya curiga rakyat Jawa Tengah sudah tak lagi percaya pada para kandidat yang diusung partai-partai politik.

Teman saya, yang saya anggap jauh lebih baik (menilik moralitas, visi, misi, konsep pembangunan daerah yang dimilikinya serta track record-nya) dibanding kandidat-kandidat lain, sesungguhnya ‘layak pilih’. Sayang, publik Jawa Tengah kurang mengenalnya akibat miskinnya alat peraga untuk sosialisasi wajah, juga komitmennya dalam menata kawasan Jawa Tengah ke depan.

Andaikata teman saya kelak tampil sebagai pemenang, saya yakin ia akan membalik logika politik yang selama ini selalu begitu-begitu saja: monoton, tak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati.

Boleh jadi, itu pun bakal jadi mimpi di siang bolong. Kehadiran sejumlah kekuatan besar dari Jakarta mulai terasa di Jawa Tengah. Provinsi yang adem ayem sedang menyongsong perhelatan agung, sebagai tuan rumah pemanasan ‘perang’ yang seharusnya terjadi pada 2009.

Kalaupun masih boleh berharap, semoga proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah menjadi pijakan para politisi kita untuk berpikir lebih cerdas, bijak bertindak serta mau mengedepankan moralitas dan etika berpolitik, sehingga rakyat kembali bergairah dalam berdemokrasi. Semoga.

Leave a Reply