Berpacu dengan Motor Ilegal


Pembalap cilik beradu cepat, bahkan memacu semangat dengan mengajak sang kura-kura kesayangan menemani berlaga.

Indonesia pernah punya crosser legendaris bernama Popo Hartopo. Reputasinya terukir dengan memenangi kejuaraan Asia selama tiga kali berturut-turut di Jepang. Sempat redup, kini dunia motocross kita mulai bangkit. Banyak sekolah balap berdiri meski biayanya mencapai Rp 50 juta per tahun. Sayang, banyak crosser kita masih mengendarai motor ilegal.

Disebut ilegal, sebab kebanyakan motor trail, terutama merk-merk terkemuka, kebanyakan masuk tanpa bayar pajak. Begitu kata teman, seorang promotor balapan trail. “Kecuali satu merk asal Eropa, saya berani jamin semua kendaraan itu masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal,” kata teman yang minta identitasnya disembunyikan.

Soal memasukkan motor lewat jalan haram, rupanya bukan tanpa sebab. Belasan tahun silam, Pemerintah pernah memberi dispensasi kepada organisasi yang menaungi dunia adu balap. Setiap motor yang diimpor untuk keperluan olahraga keras ini dibebaskan dari pajak barang mewah dan bebas bea masuk. Rupanya, dispensasi itu diselewengkan oknum pengurus. Alhasil, “Ijin impor 10 unit, yang datang 100 unit,” seorang sumber mengibaratkan. Akibat peristiwa itu, pemerintah menghentikan kebijakan pemberian dispensasi itu.

Maka tak aneh, motor 125 cc seharga sekitar Rp 100 juta per unit itu membanjiri pasar gelap sejak beberapa tahun silam. Seorang crosser akan tahu kemana harus memperoleh motor-motor buatan Jepang, tanpa harus mendatangi agen tunggal pemegang merk (ATPM). Konon, ATPM pun tak pernah punya stok kendaraan built up ini.

Menyaksikan praktek perdagangan gelap semacam ini, sebagian penggiat olahraga motocross gerah. Bukan saja lantaran banyak oknum melakukan penyelewengan, namun juga kesal sebab ATPM juga ogah mendatangkan motor balap itu ke Indonesia. Konon, mengimpor motor jenis ini tak ekonomis. Pasar tak secerah motor bebek. Benarkah?

Jimmy Budhijanto menyangkal. Menurut pemilik ATPM motor merk KTM sekaligus promotor klub balap Coyote- KTM ini, pajak dan bea masuk tak bisa dijadikan alasan produsen membuka gerainya di Indonesia. Buktinya, meski harga motor KTM berada di kisaran Rp 90 juta hingga Rp 125 juta, toh angka penjualannya juga bagus. “Harga motor hanya merupakan komponen kecil dalam olahraga motocross. Yang mahal justru untuk pembinaan atlet, latihan rutin dan saat mengikuti perlombaan,” ujar Jimmy.

Jimmy benar. Sekolah balap kini mulai bermunculan di Jakarta, Surakarta dan Yogyakarta. Peminatnya lumayan banyak, terutama anak-anak, meski biaya kursusnya, konon ada yang mencapai Rp 50 juta per tahun. MNE, sebuah klub di Jakarta, bahkan berani mengirim dan membiayai crosser papan atas kita, Aep Dadang untuk berlaga dalam satu musim kompetisi di Australia.

Kini, yang diperlukan adalah sportifitas para stakeholders. Pemerintah perlu membuka kembali kemudahan berupa dispensasi, namun para jangan ada lagi permainan pengurus organisasi olahraga yang memanfaatkan dispensasi untuk memperkaya diri. Bila ini terjadi, “Saya yakin dalam sepuluh tahun ke depan, kita bisa memiliki crosser-crosser handal, yang mampu bersaing dalam kancah internasional,” ujar Judiarto, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jakarta.

2 thoughts on “Berpacu dengan Motor Ilegal

Leave a Reply