Monumen Abadi Korban Gempa

Sebuah monumen untuk mengenang gempa bumi – yang meluluhlantakkan ribuan bangunan dan berikut penghuninya- dibangun Pemerintah Kabupaten Klaten. Sunarna, sang bupati sedang berharap Presiden Yudhoyono datang meresmikan. Ia lupa, tindakan itu justru akan menyisakan kenangan abadi, bahwa sang bupati tak punya nyali memberantas manipulasi.

Ia turut menorehkan luka, hingga jauh ke lubuk hati.

Kepada pers, ia mengaku sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang disebutnya sebagai pemerintah pusat alias kantor kepresidenan. Kehadiran presiden, rupanya lebih membanggakan bagi dirinya. Padahal, ketika presiden meninjau lokasi dan korban gempa di Gantiwarno, beberapa pekan setelah gempa, ia tak menampakkan batang hidungnya, entah dimana. Yang saya dengar, ia sehat saat itu. Di warung kopi di dalam terminal, seorang relawan bertutur bila bupati sedang menghadiri acara semacam kemah siswa-siswa SMP di Kecamatan Tulung saat presiden berkunjung. Jadi, tak ada alasan kuat untuk tidak menyambut pejabat negara.

Sebagai orang Jawa, Sunarna lupa akan nilai-nilai kearifan. Ia bagai mati rasa, tak punya tepa slira karena diam saja ketika warganya teraniaya dana gempa. Perangkat desa di berbagai penjuru Kecamatan Gantiwarno ramai-ramai menggandakan kartu keluarga untuk memperkaya diri dengan menjarah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satu rumah yang terdiri satu kepala keluarga dipecah menjadi beberapa kartu keluarga. Dengan begitu, masing-masing pemegang kartu keluarga ‘berhak’ memperoleh dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banyak sedikitnya kartu baru tergantung jumlah orang yang telah menikah dalam satu rumah. Bila terdapat tiga keluarga baru (dan belum sempat membuat kartu keluarga), maka mereka akan memperoleh dana berlipat. Di sinilah kepiawaian perangkat desa, yang lantas menjadi rahasia umum. Sebagai imbalan, perangkat desa menggunakan ‘hak prerogatif’-nya dengan mengutip masing-masing Rp 1.000.000,- selama tiga tahap pencairan.

Dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, kita tak kesulitan memotret gaya hidup baru para oknum perangkat desa yang tega menyunat dana gempa. Membuat rumah megah dan membeli mobil (baru atau bekas) merupakan cara mereka mengekspresikan kesuksesannya sebagai pelayan rakyat. Mobilitas vertikal, kata sosiolog.

Jauh sebelum turun dana rehabilitasi dan rekonstruksi, beragam bentuk penyelewengan hak korban telah dipertontonkan. Dari tingkat desa hingga pejabat kabupaten, semua ikut terlibat. Kalau saja sang bupati tegas dan memperhatikan nasib rakyatnya, tentu tak ada unjuk rasa warga berulang-ulang. Kalau simpati diwujudkan menjadi empati, tentu rakyat tak banyak yang sakit hati.

Pak Presiden, lebih baik Anda membereskan pekerjaan di Jakarta. Jangan mau dibawa-bawa untuk melegitimasi tindakan bupati yang eksibisionis. Tanpa Monumen Lindhu Gedhe di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, pun, rakyat Klaten sudah pasti tak akan lupa terhadap peristiwa itu. Bukan karena kehilangan sanak-saudara dan hancurnya harta benda. Luka hati akibat manipulasi dan korupsi dana gempa sudah pasti terpatri. Luka yang tak hilang sepanjang hayat.

Kalau saja Pak Presiden membaca sebuah berita koran lokal, hari ini, Anda pasti merasakan sebuah ketololan sedang dipertontonkan. Penderitaan para korban ditukar dengan dana plesiran. Seorang Wakil Ketua DPRD Klaten, dengan bangga menyatakan, bahwa Monumen Lindu Gedhe bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Entah, acuan moralitas seperti apa yang melatari pernyataan lucu semacam itu.

Kepada anak-cucu, kerabat, teman, kenalan dan kepada dunia, mereka sudah bercerita penderitaan mereka. Kenangan pahit akan buruknya kinerja pemerintah, dari pusat hingga desa, sudah pasti abadi. Itulah yang disebut monumen sejati, Pak Bupati……

Leave a Reply