Adam Air ‘Dilarang’ Terbang

Rupanya, Departemen Perhubungan mulai serius dan hati-hati dalam mengatur kinerja sektor transportasi publik. Buktinya, Adam Air sempat dilarang terbang oleh otoritas Bandara Adi Sumarmo, Surakarta, Kamis (15/2).

Pesawat bernomor penerbangan KI-161 yang mengangkut 99 orang, termasuk empat kru, itu seharusnya meninggalkan Bandara Adi Sumarmo pukul 10.08 WIB menuju Cengkareng. Namun, lantaran petugas pre-flight check tak memiliki lisensi untuk menyatakan pesawat Boeing 737-200 tersebut laik terbang, maka otoritas Bandara melarangnya meninggalkan Surakarta.

Semoga, keputusan otoritas Bandara Adi Sumarmo yang melarang terbang sementara Adam Air bukan lantaran sedang ada inspeksi mendadak dari Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara di sana. Bukan pula lantaran banyaknya kejadiakn kecelakaan pesawat udara di berbagai tempat di Indonesia.

Satu gosip yang sempat mampir di telinga saya, sang teknisi Adam Air itu tidak memiliki kompetensi mengecek mesin pesawat. “Yang dia miliki hanya lisensi untuk pengecekan perangkat elektronik. Itu pun sudah kedaluarsa,” ujar sumber itu.

Andai isu itu benar, alangkah menyedihkannya. Demi mengejar keuntungan bisnis penerbangan sampai lalai memperhatikan keselamatan penumpangnya.

Meski demikian, kompromi telah diambil. Manajemen Adam Air telah mendatangkan teknisinya yang bertugas di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta untuk mengecek kelaikan terbang pesawat tersebut. Hasilnya, pesawat bisa terbang kembali, meski penumpang terpaksa menunggu selama tiga jam.

“Aneh, mosok pesawat tak boleh terbang karena alasan administrasi,” ujar Basuki, seorang penumpang asal Turisari, Surakarta.

Basuki, mungkin juga penumpang lain, mungkin tak tahu-menahu soal regulasi penerbangan, termasuk prosedur keselamatan yang tak boleh dilanggar oleh perusahaan penerbangan. Barangkali, Basuki-Basuki yang lain juga mengira kalau mekanisme pengaturan penerbangan pesawat seperti halnya antrian jalan bagi bus-bus di terminal. Tepat jam dan menitnya, maka pesawat harus meninggalkan bandara.

Tentu saja, ketidakmengertian yang demikian tak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan penerbangan untuk mengabaikan hak-hak konsumen.

Leave a Reply