Bisnis Penerbangan, Regulasi dan Hak Konsumen


Adam Air kembali menorehkan catatan buruk bisnis penerbangan di Indonesia. Hilangnya pesawat Boeing 747-400 yang mengangkut 96 penumpang dan enam awaknya dalam rute Surabaya-Manado, Senin (1/1), itu mengingatkan pada tragedi setahun sebelumnya, dimana Adam Air ‘memilih’ lapangan terbang kecil di Tambolaka, Nusa Tenggara Timur untuk mendarat darurat pada 11 Pebruari 2006. Padahal, pesawat yang berangkat dari Jakarta itu seharusnya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Seperti yang sudah-sudah, riuh rendah komentar bermunculan. Sudah klise pula, manajemen maskapai selalu membela diri. Ironisnya pula, para pejabat –bahkan yang paling memiliki kompetensi seperti Menteri Perhubungan, pun selalu terburu-buru memberi penjelasan, seolah-olah sudah mengetahui duduk persoalan dan faktor utama penyebab kecelakaan.

Lebih menyedihkan lagi, isi pernyataan resmi, baik pemerintah maupun otoritas penyelidik seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), cenderung menguntungkan pengelola usaha. Jauh dari netral, apalagi berorientasi pada hak konsumen. Persoalan cenderung dianggap beres ketika matematika ganti rugi sudah diperoleh, entah itu berupa nominal ganti rugi dari asuransi atau tali asih dari perusahaan.

Benar, kecelakaan pesawat Lion Air jenis MD-82 di Surakarta pada 30 Nopember 2004 (dengan 26 korban tewas, 61 luka berat/ringan) dan Mandala (Boeing 737-200) di Medan pada 5 September 2005 (korban 150 orang tewas, terdiri dari penumpang, awak dan warga sekitar lokasi kejadian) telah mengakibatkan perbaikan regulasi menyangkut keselamatan penerbangan. Penggunaan ban vulkanisir misalnya, mulai dibatasi meski banyak perusahaan penerbangan (terutama pendatang baru) keberatan karena faktor itu memberi kontribusi kenaikan biaya operasional.

Perbaikan regulasi itu pun berlangsung dengan sistem ‘tawar-menawar’. Tidak mulus, lantaran protes terus berdatangan dari para pengusaha angkot udara. Tentu saja, praktek semacam itu berpotensi munculnya prasangka publik. Pemerintah, mau tak mau, harus menanggung konsekwensi berat karena dituduh lebih berpihak kepada pengusaha dibanding konsumen.

Padahal, mandat yang diamanatkan oleh undang-undang oleh rakyat kepada para penyelenggara negara adalah melindungi hak-hak warganya: hak untuk memperoleh kemudahan mengakses transportasi serta hak untuk dijamin keselamatannya (hak hidup dan tetap sehat) selama menggunakan jasa transportasi.

Soal perang tarif akibat tuntutan hukum pasar, silakan, toh hal semacam itu justru akan menguntungkan konsumen. Hanya saja, pemerintah harus lebih tegas membuat kebijakan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kelayakan mengudara untuk pesawat terbang.

Kecurigaan praktek penggunaan suku cadang bekas (bogus) oleh oleh operator penerbangan, misalnya, harus dijawab dengan penerbitan kebijakan yang ketat serta pengawasan yang jeli dan terus-menerus. Aparatur yang terlibat dalam pengawasan harus bersih dan jujur, sementara uji kompetensi terhadap orang-orang yang terlibat dalam manajemen penerbangan pun harus lebih diperhatikan.

Saya ingat betul pernyataan seorang lawyer dari Nolan Law Group, Amerika Serikat, yang turut mendampingi para korban kecelakaan Lion Air di Surakarta. Lawyer yang mengkhususkan pada advokasi korban kecelakaan penerbangan itu mengatakan, banyaknya kasus kecelakaan yang mereka terlibat dalam advokasi korban diakibatkan oleh ruwetnya bisnis penerangan.

Rupanya, pemakaian suku cadang bekas hanyalah sebagian kecil bukti yang menunjukkan bisa ditekannya ongkos operasional pesawat. Yang lebih mencengangkan, kata lawyer itu, kecelakaan pesawat juga merupakan potensi sumber pemasukan maskapai penerbangan. Bila awam (khususnya di Indonesia) ‘hanya’ tahu hak ganti rugi diperoleh dari asuransi tiket, namun lebih dari itu sesungguhnya setiap pesawat yang dibeli (atau disewa) sebuah maskapai, sesungguhnya juga sudah (dan seharusnya) diasuransikan (salah satu induk asuransi pesawat di seluruh dunia terdapat di Inggris).

Kini, kita hanya bisa berharap media massa mau beramai-ramai menurukan laporan hasil investigasi mengenai seluk beluk bisnis penerbangan, termasuk kiat-kiat manajemen menyiasati pembiayaan. Dengan demikian, ada ‘wakil publik’ yang memerankan fungsi kontrol di tengah lemahnya sistem pengawasan dari otoritas penerbangan dan para penyelenggara negara.

Di luar itu, kita juga berharap, para jurnalis dan pengelola media massa tidak lagi mengandalkan pernyataan resmi pemilik maskapai dan pejabat negara (yang cenderung bias dan ingin membela diri), sehingga informasi menyesatkan seperti ‘penemuan’ lokasi kecelakaan Adam Air tidak terulang kembali.

* Sumber ilustrasi gambar diambil dari Harian Kompas, edisi 3 Januari 2007

One thought on “Bisnis Penerbangan, Regulasi dan Hak Konsumen

Leave a Reply