Nasib Hak Cipta Fotografi

Sebagian bangsa kita termasuk abai dan cenderung meremehkan hak cipta beragam karya intelektual, tak terkecuali fotografi. Di sekitar kita, banyak bertebaran beragam bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang mudah ditemui, kendati undang-undang yang melindungi hak itu sudah ada, tak lama setelah Indonesia meratifikasi konvensi dunia tentang HAKI pada penghujung 1990-an.

Tak usah jauh-jauh. Sejumlah media massa masi ’senang’ menyebut foto karya Si Polan atau Si Badu dengan mencantumkan kata: dok. xxxx di samping foto. Begitu pula dengan beragam kartu pos yang bertebaran di toko-toko buku atau tempat wisata, nyaris menggunakan foto karya anonim, kecuali produk luar negeri atau pemakai foto-foto karya Deniek G. Sukarya.

Tentu, produsen sebagai penerbit merupakan pihak yang harus disalahkan pertama kali, meski harus diakui pula, sebagian besar dari kita sudah terbiasa meremehkan hal-hal demikian. Kita nyaris tak pernah menyuarakan (apalagi meneriakkan) ketidakadilan. (Jangan-jangan, karena perangkat hukum kita tak pernah digunakan secara optimal oleh para hamba wet seperti dalam banyak kasus sehingga kita jadi apatis?!?) Mungkin.

Kita pasti ingat, ketika teknologi fotografi masih sampai pada tahapan seluloid, kita sudah dihadapkan pada ‘kontrak’ tak adil, seperti tertera di balik sampul pesanan di studio-studio cuci-cetak foto. Di sana biasa tertulis (yang menjadi dasar hukum sangat kuat) begini:

Apabila terjadi kerusakan dalam prosesing, kami akan mengganti xxx rol film dengan merk dan jenis yang sama atau Apabila terjadi kehilangan, maka kami akan mengganti xx rol…... Itu pun dengan embel-embel, kita mesti sudah membayar uang muka jasa cuci-cetak itu. Kalau tidak, entah apa yang bakal terjadi. Yang pasti, foto-foto yang dihasilkan dianggap tak bernilai., kendati yang terekam di sana adalah peristiwa sangat bersejarah atau memerlukan dana besar dan energi yang kelewat payah untuk merekam sebuah peristiwanya.

Suka tak suka, itulah potret keseharian kita. (Sejumlah) Media massa sudah telanjur menjadi industri dan cenderung menindas. Begitu pula para pengusaha jasa cuci-cetak, mereka maunya bermain di wilayah aman. Yang lebih ironis, sebenarnya dilakukan oleh para pekerja dan penggiat seni merekam dengan cahaya itu. Dalam banyak kasus lomba foto misalnya, mereka meminta negatif film karya pemenangnya, plus ditambahi embel-embel mereka berhak menggunakannya untuk keperluan promosi dan tetek bengek kepentingan subyektif penyelenggaranya. (Anehnya, orang masih suka berbondong-bondong mengikuti lomba jenis beginian).

Sikap yang tak kalah menyebalkannya, sesungguhnya sering terjadi di kalangan seniman sendiri. Seniman yang dimaksud di sini adalah mereka (sebagian) yang berkredo ’seni untuk seni’, entah dari kalangan seni rupa, seni tari, drama dan seni-seni lainnya. Sebagian dari mereka itu termasuk kelompok yang paling sering melanggar hak cipta (HAKI). Sangat sedikit orang yang mencantumkan nama desainer, fotografer atau ilustrator untuk poster-poster dan booklet pameran atau pertunjukan mereka.

Begitulah kalau kita sering pasrah pada keadaan. Dunia menjadi jungkir balik tak karuan…..

Leave a Reply