Menuntut Hak Konstitusional

Konflik horisontal bukan mustahil akan terjadi, menyusul reaksi berlebihan massa Front Pembela Islam (FPI) terhadap pernyataan KH Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dalam sebuah dialog antaretnis dan agama di Purwakarta, 23 Mei lalu. Di Jakarta, baik pendukung Gus Dur maupun massa FPI sama-sama bersiap diri untuk ‘perang’. Di Jember dan Madiun, Jawa Timur, warga Nahdlatul Ulama sudah show of force, mengumumkan kesiapannya berhadapan dengan massa FPI.


Gus Dur bersama para pengikutnya

Banyak orang tahu, kedua kelompok massa Islam ini sama-sama memiliki militansi tinggi, juga loyalitas yang ekstratinggi terhadap para pemimpinnya. Masih terlintas dalam ingatan kita, sebagian warga NU pernah mendeklarasikan diri sebagai pasukan berani mati untuk membela Gus Dur yang hendak dijatuhkan oleh sebuah konspirasi politik tingkat tinggi.

Sementara FPI, juga memiliki prestasi tinggi, khususnya dalam hal penutupan paksa sejumlah tempat hiburan di Jakarta. Mereka sama sekali tidak surut nyali, bahkan ketika berhadapan dengan para preman yang ‘bekerja’ sebagai semacam ‘tentara’ bayaran bagi para pengusaha tempat hiburan.

Andai bentrokan dua kubu sampai terjadi –meski kita berharap jangan sampai mewujud, maka yang sesungguhnya pantas digugat adalah kinerja dan profesionalitas polisi kita. Sebab, ketidaktegasan aparat kepolisianlah sesungguhnya menjadi pemicu adanya oknum masyarakat yang lantas dengan penuh rasa percaya diri mengambil alih tugas-tugas polisioner hingga ekstrakonstitusional, bahkan dengan cara kekerasan.


Sejumlah aktivis Islam melakukan aksi pemusnahan minuman keras di sebuah rumah makan sekaligus tempat hiburan di pinggiran Surakarta, 18 Oktober 2005

Diakui atau tidak, banyak orang telah diliputi rasa was-was, bahkan ketakutan yang sangat mendalam, terutama oleh tindakan dan potensi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Seolah-olah, Indonesia adalah negara agama, sehingga seluruh pranata sosial, hukum, budaya dan politik harus mengacu pada salah satu agama.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 –bahkan yang sudah direvisi, pun masih menjamin kebebasan beragama, yang tentu saja untuk menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sesuai keyakinan dan pilihan masing-masing. Berangkat dari pemahaman bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum sehingga harus menjalankan amanat konstitusi secara adil dan tidak diskriminatif, maka sudah saatnya aparat kepolisian segera berbenah diri.

Seluruh masyarakat –apapun etnis dan agamanya, menginginkan dan berhak akan kedamaian dan kebebasan. Sebaliknya, negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib segera mewujudkan terciptanya kedamaian dan kebebasan itu sebagai hak-hak konstitusional warga negara, sebab rakyat sudah melakukan seluruh kewajiban yang dituntut negara, di antaranya seperti ditunjukkan dengan cara membayar beragam jenis pajak dan lain-lainnya.


Ratusan anggota PDI Perjuangan Surakarta sedang bersiap-siap melakukan unjuk kekuatan menentang aksi razia tempat-tempat hiburan oleh sejumlah aktivis Islam di Surakarta, 23 Oktober 2005

Mayoritas bangsa Indonesia sudah muak dengan aksi-aksi kekerasan dan intimidasi oleh sebagian kelompok kecil masyarakatnya. Sementara, kecemasan terus menggelayuti mayoritas bangsa ini pula, karena para penyelenggara negara tak kunjung melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

Sikap aparat penegak hukum, utamanya polisi, yang lebih sering melakukan mediasi alias mendamaikan dua kelompok yang tengah berseteru atau terlibat konflik, merupakan contoh paling buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Akar persoalan tak pernah tersentuh, karena pihak-pihak yang beperkara cenderung disuruh melupakan masalahnya.

Andai konflik terbuka antara pendukung Gus Dur dan simpatisan FPI sampai terjadi, penulis yakin akan banyak kelompok yang melibatkan diri. Dan orang cenderung memilih berpihak pada kelompok yang selama ini dianggap sebagai ‘sahabat’, dan pasti akan ada satu pihak lagi yang diposisikan sebagai ‘musuh bersama’.

Ketakutan, was-was dan dendam pasti akan berbaur, sementara pilihan yang akan diambil selalu jauh dari pertimbangan akal sehat. Siapa yang akan jadi korban jelas sudah bisa diprediksi sejak dini. Akankah kita tega melihat mereka terluka atau mati sia-sia?

Selama masih menggunakan akal sehat, kita akan berkata tegas: tidak! Tapi, apa yang akan terjadi hari ini atau esok? Wallahu a’lam bishawab

Leave a Reply